Jokowi : Gas Bumi Sangat Penting Bagi Industri Nasional

Jokowi : Gas Bumi Sangat Penting Bagi Industri Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya gas bumi bagi industri nasional.
Gas bumi tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai komoditas.

**saat saat Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (21/12/2016). PLBN ini memiliki luas lahan 8,8 hektar dan luas bangunan 7.612 meter persegi. Zona intinya terdiri dari bangunan utama, klinik, dan gudang sita.


Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas harga gas untuk industri, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (24/1/2017).

"Gas bumi harus dilihat bukan semata-mata menjadi komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang memperkuat industri nasional kita dan mendorong daya saing produk-produk industri kita di dunia," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta harga jual gas untuk industri dihitung dengan tepat dan dikalkulasi.

Harga jual gas itu, lanjut Jokowi, bukan hanya harus berdampak peningkatan daya saing produk-produk Indonesia, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta laporan dari Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

"Apakah ada kendala-kendala  di lapangan? Terutama pada 7 bidang industri yanag ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai penetapan penurunan harga gas untuk tiga industri; yakni pupuk, baja dan metrokimia.

Sementara itu, untuk empat bidang industri lainnya, oleochemical, kaca, keramik, dan sarung tangan karet, penurunan harga gas belum terakomodasi.

Seusai membuka ratas, Jokowi meminta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menyampaikan paparannya.

Inilah Pesan Bank Dunia Terhadap Indonesia: Berdoalah dan Bersiaplah

Inilah Pesan Bank Dunia Terhadap Indonesia: Berdoalah dan Bersiaplah

Struktur perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang pesat berkat kemajuan teknologi. Namun, masih ada ketidakpastian, yang berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian, tak terkecuali bagi Indonesia.

**Pesan Bank Dunia Terhadap Indonesia: Berdoalah dan Bersiaplah

Pemerintah Indonesia pun diharapkan siap untuk menghadapi fondasi perekonomian dunia yang akan berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut, tentu memberikan dampak bagi perekonomian nasional, meskipun belum diketahui apakah positif atau negatif.

“Indonesia harus siap, bila nanti ada kejadian yang mungkin tidak bisa diterima di ekonomi dunia. Ada satu kutipan. Berdoa dan bersiap,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves saat ditemui di Pakarti Center Building, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Chaves menjelaskan, tanda tanya dari kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, keluarnya Inggris dari kawasan Eropa, referendum Italia, hingga pemilihan presiden yang terjadi di Belanda, Prancis, dan Jerman merupakan fakta bahwa ketidakpastian global akan tetap menghampiri
Tak hanya itu, perkembangan ekonomi digital yang semakin merebak di berbagai belahan dunia pun menjadi kewaspadaan tersendiri.

Menurut Chaves, apabila Indonesia tidak siap menghadapi kondisi tersebut, tentu akan ada pengaruh terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri memandang, Indonesia perlu bersiap diri menghadapi kondisi perekonomian global. Terlebih, masalah yang dihadapi tidak hanya itu.
“Kita bicara mengenai otomasi dan platform digital. Kami juga masih memiliki kekhawatiran soal imigran virtual. Harus dipersiapkan,” katanya.

Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti ke depan. Terutama, bagaimana menerbitkan suatu kebijakan yang nyata, dalam melanjutkan kembali reformasi struktural yang dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan oleh pemerintah.

“Bagaimana fokus ke kebijakan jangka pendek, dan menjaga agar perekonomian kita tetap terbuka. Ini akan membantu kita kompetitif,” ujarnya.

Sumber: Viva.co.id

Demonstrasi BEM di Jakarta, Polisi Fokus Jaga DPR dan Istana

Demonstrasi BEM di Jakarta, Polisi Fokus Jaga DPR dan Istana

Polda Metro Jaya akan mengawal unjuk rasa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (12/1). Gedung DPR dan Istana Negara merupakan dua lokasi vital yang akan mendapatkan penjagaan ketat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, lembaganya telah memerintahkan ribuan polisi untuk bersiaga di sejumlah lokasi sebelum, saat, dan sesudah aksi.

**Polisi berjaga mengamankan aksi demo

"Kami menyeimbangkan jumlah personel yang berjaga dengan jumlah peserta unjuk rasa," kata Argo melalui sambungan telepon kepada media kami, Kamis pagi.

Argo menuturkan, koordinator demonstrasi telah melaporkan rencana unjuk rasa kepada Polda Metro Jaya. Surat pemberitahuan itu, kata dia, menyebut jumlah peserta aksi akan mencapai ribuan orang.

Demonstrasi itu rencananya akan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 18.00 WIB serta berpusat di depan Gedung DPR dan Istana Negara.

Berdasarkan pantuan, pagi tadi personel gabungan dari kepolisian dan TNI telah mengikuti apel jelang pengamanan unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional. Di lokasi itu, Polda Metro Jaya memarkir sejumlah water cannon dan kendaraan taktis.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar Medan Merdeka masih ramai lancar. Keputusan pengalihan arus kendaraan di lokasi demonstrasi akan didasarkan pada dinamika unjuk rasa.

BEM seluruh Indonesia mengagendakan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah di 19 daerah. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan tarif dasar listrik dan kembali menyalurkan subsidi bagi pengguna listrik golongan 900 VA.

Perusahaan Listrik Negara sejak awal 2017 menaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA secara bertahap, yakni setiap tanggal pertama di Januari, Maret, Mei, dan Juli.

Selain itu, lembaga gabungan mahasiswa itu juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah 60/2016 tentang kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak

Demonstrasi 121 Bela Rakyat Di Lakukan Ratusan Mahasiswa Di Silang Monas

Demonstrasi 121 Bela Rakyat Di Lakukan Ratusan Mahasiswa Di Silang Monas

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek berkumpul di pintu barat Monumen Nasional, Kamis (12/1). Gelombang massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu merapatkan barisan dalam aksi unjuk rasa mendemo pemerintah.

Salah satu peserta aksi, Dede Syahrudin, mengatakan mereka berkumpul di sisi barat silang Monas untuk kemudian bergerak secara serentak ke arah Istana Merdeka yang menjadi titik kumpul demonstrasi.

**Aksi mahasiswa di Silang Monas, Kamis

"Titik kumpul di sini terus kita mau long march ke istana," ujar mahasiswa dari Universitas Djuanda Bogor itu. Dia mengatakan para peserta aksi nantinya akan menggelar orasi dan aksi teatrikal di jalanan.

Berdasarkan pantauan kami, sejumlah aparat kepolisian sudah bersiaga di sekitar titik kumpul mahasiswa. Sementara orator meneriakkan sejumlah tuntutan dan sikap mereka yang membela rakyat.

"Jangan takut ditindas, kami mahasiswa akan membela," ujar sang orator.

Demonstrasi bertema Aksi Bela Rakyat 121 ini digelar BEM Seluruh Indonesia yang tersebar di 19 titik antara lain di Yogyakarta, Padang, Aceh, Pontianak, Manado, dan Merauke.

Para mahasiswa dalam aksinya menuntut sejumlah hal, antara lain menuntut pemerintah membatalkan kenaikan tarif dasar listrik dan kembali menyalurkan subsidi bagi pengguna listrik golongan 900 VA.

Perusahaan Listrik Negara sejak awal 2017 menaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA secara bertahap, yakni setiap tanggal pertama di Januari, Maret, Mei, dan Juli.

Selain itu, lembaga gabungan mahasiswa itu juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah 60/2016 tentang kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak.

Ternyata Subsidi Listrik Banyak Dinikmati Orang Kaya

Ternyata Subsidi Listrik Banyak Dinikmati Orang Kaya

JAKARTA - Pemerintah memastikan mencabut subsidi 18,8 juta pengguna listrik 900 Volt Ampere (VA) pada 2017. Sebab, pengguna tersebut ternyata merupakan rumah tangga mampu.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menilai, data itu menujukkan bahwa selama ini subsidi listrik tidak tepat sasaran.

**subsidi listrik masih tidak tepat sasaran

"Untuk yang 900 Watt saat ini, listik ini sama seperti subsidi BBM lalu, lebih banyak dinikmati oleh golongan orang kaya," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Baca juga : Jokowi Sempat Minta Tarif STNK Tak Terlalu Tinggi

Dari total pelanggan listrik 900 VA sebanyak 22,9 juta rumah tangga, hanya 4,1 juta pelanggan yang dinilai layak mendapatkan subsidi. Sisanya, merupakan rumah tangga mampu.

Data tersebut merupakan hasil riset  TNP2K, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PLN meninjau langsung  rumah tangga pengguna listrik 900 watt diseluruh Indonesia.

Selain 900 VA, PLN juga masih memberikan subsidi kepada 27 juta rumah tangga miskin pelanggan listrik 450 VA.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengakui, PLN banyak mendapatkan fakta bahwa subsidi listrik 900 VA memang tidak tepat sasaran.

"Ada kos-kosan dengan 40 kamar tetapi kamarnya dipasang 900 watt. Rumah kontrakan juga banyak yang menggunakan 2x900 watt. Ini hal yang kita hilangkan, karena mohon maaf menurut saya ini pencurian subsidi," kata Sofyan.

Menurut ia, pencurian subsidi itu membuat banyak rumah tangga tidak mampu justru tidak mendapatkan subsidi listrik. PLN berjanji dana hasil pencabutan subsidi 900 VA akan disalurkan kepada masyakarat di daerah-daerah terpencil yang lebih berhak mendapatkan subsidi.

**rumah penduduk yang belum teralir aliran listrik

Hingga saat ini ada sekitar 12.000 desa yang belum teraliri listrik PLN di perbatasan, pedalaman, hingga pulau terluar. PLN sendiri sudah memiliki target sekitar 2.000 desa bisa teraliri listrik pada 2017. Desa-desa tersebut tersebar di Sumatera dan Papua.

Jokowi Sempat Minta Tarif STNK Tak Terlalu Tinggi

Jokowi Sempat Minta Tarif  STNK Tak Terlalu Tinggi 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi berita dan meme yang keliru tentang kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pengurusan STNK dan BPKB.

**Jokowi Sempat Minta Tarif  STNK Tak Terlalu Tinggi

Salah satunya, untuk menegaskan arahan Presiden yang disampaikan sebelum kenaikan tarif PNBP, agar tak menaikkan tarif yang tak terlalu tinggi untuk hajat hidup orang banyak.

Tarif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Di antaranya adalah mengatur soal Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dia menyatakan Presiden pernah memberikan arahan, jauh sebelum kenaikan tarif PNBP, agar kenaikan yang menyangkut rakyat banyak—antara lain soal STNK dan BPKB— itu tak terlalu tinggi.

“Presiden pernah menyatakan kalau tarif PNBP yang menyangkut kepentingan orang banyak, ya janganlah dinaikkan terlalu tinggi. Ini harus dipertimbangkan betul,” kata Darmin dalam keterangan tertulis yang diterima Oleh media media, Sabtu (7/1).

Meluruskan Pemberitaan

Menurut Darmin, arahan Presiden Jokowi itu disampaikan jauh sebelum muncul berita tentang kenaikan tarif PNBP yang antara lain berkaitan dengan pengurusan STNK dan BPKB. Dia ingin meluruskan pemberitaan bahwa Presiden seolah-olah mengomentari apa yang sudah diteken.

"Berita dan meme itu dibuat seolah-olah Presiden mengomentari soal STNK. Bukan. Itu sudah pelintiran," ujarnya.

Salah satu contoh kenaikan tarif pelayanan STNK itu ada di kisaran tiga kali lipat dari tarif lama. Biaya penerbitan STNK roda dua dan roda tiga naik menjadi Rp100 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.

Baca juga : BI Tidak Persoalkan Tarif STNK Naik, Tapi

Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan PP ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, dan Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih.

Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu

Darmin berharap penjelasan ini bisa menjernihkan sebagian isi pemberitaan yang keliru, bahkan dibuat meme, yang sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat.

BI Tidak Persoalkan Tarif STNK Naik, Tapi

BI Lebih Takut Inflasi Akibat Tarif Listrik 

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif administrasi pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mencapai tiga kali lipat tidak akan berkontribusi besar terhadap kenaikan inflasi.

"Tadinya saya khawatir kalau penyesuaian harga administrasi STNK itu bisa menekan inflasi. Tapi setelah diklarifikasi ternyata bukan pajak STNK nya yang naik, hanya administrasinya. Jadi saya tidak khawatir dengan itu," ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Mahkamah Agung, Jumat (6/1).

Pada awal bulan ini, masyarakat harus dibebani oleh sejumlah kenaikan harga barang dan jasa. Tak hanya tarif STNK, lonjakan harga juga terjadi untuk sejumlah bahan pangan, Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga layanan listrik golongan 900 VA. Akibat faktor tersebut, Agus memperkirakan, angka inflasi di awal tahun ini bisa mencapai level 0,7 persen.

**Bank Indonesia (BI) menilai kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB tidak terlalu memberatkan karena bukan termasuk pajak.

"Kami mungkin perkirakan inflasi di Januari di tingkat 0,6-0,7 persen, kalau yang di Desember kami melihat inflasi terkendali dengan baik karena di sistem kami itu diperkirakan hanya 0,31. Ternyata inflasinya 0,42 tapi dibandingkan lima tahun terakhir itu termasuk rendah di Desember," lanjutnya.

Kendati demikian, Agus mengatakan secara tren, inflasi di Indonesia cenderung rendah selama lima tahun terakhir. Inflasi yang rendah ini lebih disebabkan oleh penurunan harga-harga barang dan jasa secara global akibat menurunnya permintaan.

baca juga : Ternyata Tarif STNK Di UP..!! Demi Naikkan Honor Petugas Samsat

Namun secara domestik, BI juga perlu mewaspadai kemungkinan inflasi meningkat kembali akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang berpotensi membuat harga-harga merangkak naik.

"Jadi kita di tahun 2017 harus waspada, dan waspadanya itu adalah karena subsidi listrik akan dikurangi. Akan ada kenaikan harga elpiji, akan ada BBM satu harga, yang pasti akan berdampak pada inflasi," pungkasnya

Ternyata Tarif STNK Di UP..!! Demi Naikkan Honor Petugas Samsat

Ternyata Tarif STNK Di UP..!! Demi Naikkan Honor Petugas Samsat

Jakarta - Di balik kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjanjikan peningkatan insentif bagi petugas pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

** Kepolisian Republik Indonesia mengklaim, hal itu dilakukan demi menekan pungutan liar dan korupsi di pelayanan publik, serta meningkatkan pelayanan

Sebelumnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Polri, kenaikan biaya akan berlaku mulai hari ini, Jumat, 6 Januari 2017.

Boy Rafli Amar, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Markas Besar (Mabes) Polri, mengatakan jika biaya pengurusan masih berdasarkan aturan yang lama, PP Nomor 50 Tahun 2010, honor pelayanan Samsat hanya Rp300 ribu per bulan per orang.

"[Honor] diberikan tidak langsung per bulan. Biasanya diberikan dirapel karema ada proses administrasi yang harus diselesaikan," tutur Boy dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jumat (6/1).

Kecilnya insentif yang diterima menjadi pemicu munculnya pungutan liar (pungli) dan korupsi di pelayanan publik. Padahal, dengan naiknya biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, masyarakat dijanjikan peningkatan pelayanan.

"Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi petugas-petugas kita, untuk meminimalisir pungli, kita harus sesuaikan insentifnya. Jadi tidak BOLEH lagi mengutip-ngutip [uang tambahan]," ujarnya.

Terkait besaran honor baru, Boy mengungkapkan Polri masih harus membicarakan lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Salah satunya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"[Besaran honor] dengan konsep yang baru ini masih harus dibicarakan," ujarnya.

Pada dasarnya, lanjut Boy, penerimaan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan kualitas pelayanan Polri sesuai prinsip penggunaan PNBP.

Misalnya, investasi teknologi dan informasi untuk menciptakan sistem pelayanan samsat online, perbaikan bahan material dokumen surat kendaraan bermotor, dan perawatan peralatan Samsat di seluruh Indonesia.

Hal ini, lanjut Boy, sejalan dengan reformasi birokrasi yang tengah dilakukan seluruh K/L di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk Polri.

baca juga : Produsen Rokok Sangat Kecewa Keputusan Sri Mulyani soal PPN

Sebagai informasi, berdasarkan PP60/2016, kenaikan tarif pelayanan penerbitan surat kendaraan bermotor naik hingga tiga kali lipat dari tarif lama.

Sebagai contoh, biaya penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda dua dan roda tiga naik menjadi Rp100 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.

Kemudian, pengurusan dan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya ditarif sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.

Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu, dan Roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu.

Produsen Rokok Sangat Kecewa Keputusan Sri Mulyani soal PPN

Produsen Rokok Sangat Kecewa Keputusan Sri Mulyani soal PPN

Jakarta - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen.

Ketua Umum Gaprindo Muhaimin Moeftie mengatakan, sebenarnya rencana kenaikan sudah diketahui asosiasi sejak Agustus 2016 lalu kala berdiskusi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Hanya saja, diskusi saat itu merumuskan kenaikan tarif PPN hasil tembakau secara bertahap dari tahun ke tahun, yakni 8,7 persen pada 2016 menjadi 8,9 persen pada 2017 dan 9,1 persen pada 2018.

"Ini yang kami sayangkan, mulanya bertahap 8,7 persen lalu 8,9 persen di tahun 2017 barulah 9,1 persen di tahun 2018. Rupanya pemerintah tetap ingin langsung 9,1 persen," ujar Muhaimin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Otomatis, lanjut Muhaimin, langkah industri rokok dalam negeri di tahun 2017 akan kian 'terseok'. Pasalnya, tak hanya meningkatkan tarif PPN hasil tembakau, pemerintah juga memasang tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) baru di tahun ini.

"Berat beban kami tahun ini, jangankan kenaikan tarif PPN. Kami juga dikenakan kenaikan cukai rata-rata 10,54 persen. Itu baru rata-rata, nyatanya untuk golongan tertentu lebih tinggi lagi," imbuh Muhaimin.

Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau tahun ini dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. 

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Beleid tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 28 Desember 2016 lalu dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2017.

Mendapat Serangan

Tak cukup dari sisi tarif, industri rokok juga dipastikan akan terus-menerus mendapat serangan dari gerakan sosial anti-rokok, baik yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga kesehatan dan lembaga anti-rokok.

Sentimen pembatasan ruang untuk merokok dari pemerintah daerah (pemda) dipastikan akan kian galak kepada perokok. Belum lagi, ada pelarangan penjualan dan pemasangan iklan rokok.

Senada dengan Gaprindo, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) turut menyayangkan keputusan pemerintah yang langsung menginjak gas kenaikan tarif PPN hasil tembakau ke angka 9,1 persen.

"Kami tahu pemerintah butuh pemasukan tapi industri rokok jadi makin terbebani seharusnya diberi nafas dengan kenaikan bertahap karena ada kenaikan cukai juga," kata Ketua GAPPRI Ismanu Sumiran.

Industri rokok, kata Ismanu, dipastikan akan berat bukan hanya karena sentimen tarif PPN dan cukai yang terkerek naik, namun perekonomian yang masih memprihatinkan. Bahkan industri rokok disebutnya sudah pincang sejak tiga tahun belakangan.

Sebagai bukti, tahun lalu saja, produksi industri rokok terjun sekitar enam miliar batang, dari 348 miliar batang menjadi hanya 342 miliar batang.

"Ini membuktikan tahun ke tahun industri rokok kian rapuh, produksinya menurun terus," tutupnya.